UAS1 SMA 3 Sejarah

Esai:

1. Jelaskan perkembangan konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia!
   A. UUD 1945 (Periode 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949)
   B. UUD RIS atau K. RIS (berlaku 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950)
   C. UUD 1950 (berlaku 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959)
   D. UUD 1945 (periode kedua, yaitu 5 Juli 1959 s/d 21 Oktober 1999)
   E. UUD 1945 Amandemen (21 Oktober 1999 s/d Sekarang)
   
2. Jelaskan kondisi politik pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin!
   A. Sistem politik demokrasi liberal
   Dalam kurun waktu tahun 1950-1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan RI. Pada masa ini sering terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat (PNI dan masyumi) pada masa itu silih berganti memimpin kabinet. Pendeknya usia kabinet menyebabkan programnya tidak bisa berjalan dan ini akan menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Kabinet-kabinet yang pernah berkuasa antara lain :
   1) Kabinet Natsir
   2) Kabinet Sukiman
   3) Kabinet Wilopo
   4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I
   5) Kabinet Burhanudin Harahap
   6) Kabinet Alisastroamidjojo II
   7) Kabinet Karya
   
   B. Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
   Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari Sila ke empat Pancasila yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Kata Dipimpin kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi dipimpin oleh Presiden. Selanjutnya dengan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 dibentuklah MPRS yang anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Anggota MPRS terdiri anggota DPR ditambah Utusan Daerah dan Wakil Golongan Karya yang diketuai oleh Chaerul Shaleh. Dengan tugasnya menetapkan GBHN. Salah satu ketetapan MPRI adalah mengangkat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi (PBR).
   DPA dibentuk berdasarkan Penpres No. 3 Tahun 1959. DPA dipimpin langsung Presiden dan Wakil Ketua adalah Roeslan Abdulgani. Kewajiban Dewan ini adalah menjawab pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada Pemerintah. Pelantikan DPA dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1959 bersamaan dengan Pelantikan Muh. Yamin sebagai Dewan Perancang Nasional (DEPERNAS), dan Sultan HB IX sebagai Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.
   
   Pada mulanya DPR hasil Pemilu 1955 mengikuti saja kebijakan Presiden Soekarno namun kemudian mereka menolak APBN 1960 yang diajukan Pemerintah. Akibat penolakan tersebut dikeluarkan Penpres No. 3 Tahun 1960 yang menyatakan Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955. Pada tanggal 24 Juni 1960 Presiden Soekarno telah berhasil menyusun Anggota DPR baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) yang penyusunan anggota di Tampak Siring Bali yang diwakili dari PNI, NU, PKI sedangkan Kolonel Wiluyo Puspo Yudo mewakili TNI AD. Pelantikannya dilakukan tanggal 25 Juni 1960.
   
   Dalam Pidato Presiden saat pelantikan DPR GR disebutkan bahwa tugas DPR GR adalah melaksanakan manipol (manifestasi politik), merealisasi amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin.
   Dalam Pelantikan Wakil-wakil Ketua DPR GR tanggal 5 Januari 1961 Presiden Soekarno menjelaskan lagi bahwa kedudukan DPRGR adalah Pembantu Presiden Mandataris MPRS dan memberikan sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan MPRS.
   
   Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno menyampaikan Pidato “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggung jawaban atas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan Presiden Soekarno pada umumnya dalam merencanakan Sistem Demokrasi Terpimpin.
   
   Dalam sidang bulan September 1959 DPA mengusulkan kepada Pemerintah agar Pidato Presiden itu dijadikan GBHN dan diberi nama “Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol RI). Pengesahan sebagai GBHN melalui penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960 selanjutnya melalui ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 menetapkan bahwa Manifesto Politik itu menjadi GBHN. Dalam ketetapan itu disebutkan pula bahwa Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 dengan judul “Jalan Revolusi Kita” dan Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 dimuka sidang umum PBB yang berjudul “To Build The Word a New (Membangun Dunia Kembali)” merupakan pedoman pelaksanaan Manifesto Politik.
   
   Reaksi-reaksi
   Perkembangan politik saat itu menimbulkan reaksi-reaksi politik antaralain dari NU dan PNI.
   Beberapa tokoh NU mengecam pembubaran DPR hasil Pemilu 55 dan mengancam akan menarik pencalonan anggota-anggotanya di DPR GR, akan tetapi setelah jumlah kursi ditambah untuk NU sikap mereka menjadi lunak namun Rois Aam Kyai H. Wahab Hazbullah menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk dengan PKI dalam kabinet. Dan Nu menolak kabinet Nasakom. Dari kalangan PNI muncul dari Mr. Sartono, Ketua DPR hasil Pemilu 1955 dan Mr. Ishaq Tjokro Adi Suryo. Reaksi juga datang dari Prawoto Mangku Sasmito (Masyumi) dan Soetomo (Parindra) melalui surat yang ditujukan kepada MA tanggal 22 Juni 1960 yang isinya pembentukan kabinet oleh Ir. Soekarno merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. Para tokoh yang menentang pembentukan DPRGR tergabung dalam Liga Demokrasi yang diketuai oleh Imron Rosyadi dari NU.
   
   Selanjutnya melalui Penpres No. 13 Tahun 1959 Presiden Soekarno membentuk Front Nasional yaitu suatu organisasi masa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi yang terkandung dalam UUD 1945. Pembentukan ini melalui keputusan Presiden No. 94 Tahun 1962 yang diketuai oleh Presiden Soekarno.
   
   Pada tahun 1964 TNI dan Polisi dipersatukan menjadi ABRI yang tujuannya adalah mengembalikan peran sosial politik seperti zaman perang kemerdekaan. ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional (karya) yang mempunyai wakil di MPRS. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini Presiden Soekarno melakukan politik perimbangan kekuatan (balance of power) dengan semboyan “Politik adalah Panglima” dan Presiden mengambil alih secara langsung Pimpinan Tertinggi ABRI dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi (KOTI).
   
3. Sebutkan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pengemban Supersemar di masa transisi antara Orde Lama dan Orde Baru!
   1. Penjawaban Tritura
   2. Penyederhanaan partai
   3. Masa jawaban presiden (pemilu)
   4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4)
   5. Kembali ke PBB
   6. Normalisasi hubungan dengan negara lain-> singapura &malaysia, pembekuan terhadap RRC karena menentang komunisme
   
4. Sebutkan landasan-landasan Pembangunan Orde Baru dan tujuan dari pelaksanaan pembangunan Orde Baru!
   Landasan-landasan pembangunan Orde Baru terdapat dalam Pelita yang tercantum dalam Triologi Pembangunan , berisikan:
   1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
   2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
   3. Stabilitas nasional yang bersih dan dinamis
    
5. Sebutkan 6 Agenda Reformasi yang dituntut oleh Mahasiswa pada tahun 1998!

A. Adili Soeharto dan kroni-kroninya,
B. Laksanakan amandemen UUD 1945
C. Hapuskan Dwi Fungsi ABRI,
D. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya,
E. Tegakkan supremasi hukum,
F. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN